Global ETD Search

Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.

Results

Showing 1 to 14 of 14 for “"18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"”.

  1. Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan hakim PA Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang: Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang

    … if the wants to make birth certificate for his children, to have to marriage certificate firstly. Because his marriage unregistered, he must ask to Islamic Court to legalize his marriage. In Islamic Court he will find a difficulties, because he will be stand opposite with his first wife that not …

    malang Repository record for Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan hakim PA Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang: Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang (opens in a new tab)

  2. Efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

    … adanya alasan lainnya. ENGLISH: Hadhânah or child care after divorce has the meaning of a physical and spiritual sense, and also contains the education of children. Hadhânah after divorce is something that is important because hadhânah or child care after divorce will help to shape the …

    malang Repository record for Efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang (opens in a new tab)

  3. Penerapan hak hadlânah pasca perceraian berdasarkan jenis kelamin anak perspektif hukum Islam: Studi kasus pada masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura

    … bagi ibunya. ENGLISH : Hadlanah Practice a child care that must be performed by each parent.Parenting must be carried out under any conditions, including post-divorce. In Islamic law and KHI Article 105 of the consequences of divorce, explained that a child who has not attained the age …

    malang Repository record for Penerapan hak hadlânah pasca perceraian berdasarkan jenis kelamin anak perspektif hukum Islam: Studi kasus pada masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura (opens in a new tab)

  4. Pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz dibawah asuhan ayah: Studi perkara nomor 0591/Ptd.G/2013/PA.Mlg

    … ditangani. Dalam salah satu putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Malang terdapat pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hadhanah (Pengasuhan anak) yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun berada dibawah asuhan ayah, dalam pertimbangan putusan tersebut bertentangan dengan …

    malang Repository record for Pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz dibawah asuhan ayah: Studi perkara nomor 0591/Ptd.G/2013/PA.Mlg (opens in a new tab)

  5. Analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI Huruf (a): Studi perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

    … satu diantaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. …

    malang Repository record for Analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI Huruf (a): Studi perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg) (opens in a new tab)

  6. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami: Studi kasus di Kecamatan Kanigaran Probolinggo

    … ENGLISH: The responsibility of taking care a child is everyone’s job as stated by Law No.23 of 2002 on the child protection. Therefore, the parents are the first one who have a big responsibility on caring the child. In this case, the writer is interested in studying the implementation of …

    malang Repository record for Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami: Studi kasus di Kecamatan Kanigaran Probolinggo (opens in a new tab)

  7. Batas usia perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

    … age limit was experiencing disharmony with the Child Protection Act that determine the age below 18 years is the age of the children and the marriage at that age should be prevented. Disharmony in the second law is reinforced by a system of pluralism of the age limit in several articles on Act …

    malang Repository record for Batas usia perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (opens in a new tab)

  8. Taksasi hadhanah akibat menurunnya nilai rupiah: Studi perkara no. 1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg

    INDONESIA: Hadhanah sebagai pemeliharaan anak tentu sangat didambakan oleh anak yang belum mumayyiz, dimana hal ini membutuhkan seseorang yang sangat dia kenal. Tentunya dalam hal ini adalah orang tuanya. Namun hal ini akan menjadi lain ketika terjadinya sebuah perceraian. Hal lain yang harus …

    malang Repository record for Taksasi hadhanah akibat menurunnya nilai rupiah: Studi perkara no. 1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg (opens in a new tab)

  9. Pasal 44 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam

    … 1 of 1974 which explicitly notes on Li'an of the child conceived by his wife, this is a matter that has far reaching consequences for the clarity lineage of child conceived by his wife, Lian in this article is not complete as Islamic law and it is not relevant as well as what has been mandated by …

    malang Repository record for Pasal 44 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam (opens in a new tab)

  10. Pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

    … we see the legislation 23 of 2002 concerning the children protection on the 26 section and the first subsection, the case c that forbidden the marriage of an inadequate age and the first Legislation of 1974, the section 7 the first subsection that distinctly legalize the marriage exemption, one of …

    malang Repository record for Pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (opens in a new tab)

  11. Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg

    … marriage fasakh, what about the fate of their children. Difasakh marriage, could lead to the rights of children are not met. The focus of this study was to determine how the opinion of the judges on the status and rights of children of the marriage are in fasakh by the Religious Courts as well …

    malang Repository record for Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg (opens in a new tab)

  12. Legal reasoning majelis hakim dalam mengabulkan hadhanah pada putusan verstek: Studi perkara no.1681/pdt.g/2014/pa.Kab.Mlg

    INDONESIA: Hadhanah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah mengakibatkan anak menjadi terlantar. Hadhanah ini berlaku ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara hadhanah

    malang Repository record for Legal reasoning majelis hakim dalam mengabulkan hadhanah pada putusan verstek: Studi perkara no.1681/pdt.g/2014/pa.Kab.Mlg (opens in a new tab)

  13. Harmonisasi antara fiqih hadlanah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

    … fiqh and the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is a harmonization and alignment process in the perspective of hadlânah fiqh and law. This study focuses on determining how the harmonization of hadlânah fiqh and the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. It aims to …

    malang Repository record for Harmonisasi antara fiqih hadlanah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (opens in a new tab)

  14. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah

    … yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses …

    malang Repository record for Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah (opens in a new tab)