Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 20 of 28 for “"18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"”.
-
Pemahaman masyarakat terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama: Studi kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
… yang harus dijalankan. ENGLISH: Normatively, divorce is one of the legal actions; however it will be hated by Allah SWT. In detail, specifically on a part Islam law compilation 115 in Indonesia says that the divorce could be done and valid if the action of divorce is done in front of religion …
-
Problematika cerai bagi pegawai negeri sipil: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo
… the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil …
-
Peran juru sita dalam upaya menghadirkan tergugat kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan
… when delivering the call to the defendant a divorce case. The future researchfocus, why the defendant ignores calls in The Islamic CourtBangil trial. It aims to find out the reasons why the defendant ignores the call of The Islamic Courts Bangil. The type research used in this study is …
-
Talak dalam perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab
… the Qur’an. Particularly with respect to verses divorce law. Differences in the interpretation, due to several factors. Among the differences in the use of methods and their diverse characteristics. So it is with the interpretation of Sayyid Qutbh and Quraish Shihab in interpreting verses …
-
Faktor ekonomi sebagai alasan perceraian: Studi penafsiran hakim dalam perkara cerai gugat No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg
… sudah tidak mungkin untuk diselesaikan. ENGLISH: Divorce is seen as a solution to overcome the problems of family which are not resolved. So, the divorce must be accompanied with clear and strong reasons and only in danger circumstances the husband and wife are allowed to divorce by religion. One …
-
Akibat hukum hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul: Studi kasus perkara no. 4841/ Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg
… by the parties. The use of ex officio right in divorce cases is typically applied in determining mut’ah divorce and iddah (waiting period), as a form of protection of the rights of ex-wife. It based on Article 41 c of law No. 1 of 1974. However, in contested divorce cases qabla al dukhul with …
-
Mediasi perkara perceraian dalam Hukum Adat: Studi kasus pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi
… pattern to solve lawsuit, like a resolution of divorcement in Osing clan that have their own way to solve it in their life. The focus of this research is about how the resolution of divorce with mediation using common law in Osing clan and how the role of tradition leader as the mediator to …
-
Tinjauan yuridis terhadap putusan niet onvankelijk verklaard (N.O) dalam perkara istbat nikah kumulasi gugat cerai: Studi kasus perkara No: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.)
INDONESIA: Hakim sebagai penegak keadilan mempunyai kewajiban menemukan hukum dalam perkara yang diajukan. Hakim dapat menemukan hukum dengan cara interpretasi dan konstruksi. Terdapat beberapa putusan yang dihasilkan oleh Hakim. Salah satu diantaranya adalah putusan tidak diterima (Niet …
-
Pandangan mediator terhadap efektivitas pendekatan agama dalam proses mediasi perkara perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
… the religion approach that used mediators in the divorcement case in Religous Court of Malang Regency? 2) How is effectiveness religion approach in the mediation process in the divorcement case in Religious Court of Malang Regency.This study employed an empirical law research that use qualitative …
-
Waria sebagai alasan cerai gugat: Studi perkara nomor: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg
… the most equitable and best settlement is divorce. However, carrying out a divorce, one must have strong and justifiable reasons in Islam, which are also in accordance with the applicable law so that a divorce can be executed. A case occurs in the Malang Court in which a wife sues her …
-
Pasal 9 undang undang no 23 tahun 2004 sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama: Studi analisis putusan perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang
… ) and their children , is an implications of all divorce reasons as it stated in Article 39 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo Article 116 Compilation of Islamic Law (for example : a head of a family who leaves his family during 2 years …
-
Faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Malang
INDONESIA: Tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah keluarga pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka jalan penyelesaian yang paling mudah …
-
Pandangan hakim tentang eksistensi hakam dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian pasca perma no.1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang
… 76 has determined the existence of hakam in a divorce whose existence is the same as mediators. On the other hand will arise a problem that appears with the persistence of the application of mediation in divorce cases that have been in legalization by Perma No. 1 of 2008, while hakam as part of …
-
Pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor 53/Pdt.G/2008/Pa.Mlg: Studi di Pengadilan Agama Malang
INDONESIA: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun …
-
Kebutuhan seksual sebagai penyebab utama tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Studi kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
INDONESIA: Tingginya angka perceraian di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya. Jika salah satu …
-
Pengaturan hukum disiplin pegawai negeri sipil dalam mencegah perceraian
… to get married, have more than one, or will do divorce. For the Civil Service itself, there are provisions stipulated in Law no. 43 of Law No. 1999 Jo. 8 of 1974 on the Principles of Human Resources, Government Regulation Number 45 of 1990 Jo PP No. 10 of 1983 on Marriage and Divorce Permits for …
-
Kehidupan rumah tangga setelah gagal bercerai: Studi kasus di Desa Plandi, Kecamtan Wonosari, Kabupaten Malang
… and there that led to the Court and there was a divorce, but have also reached the Court but not to divorce but able to be reconciled. Things in such a place in the Village district Plandi Wonosari Kab. Poor who will be the object of our research. While this study aims to: 1) to determine the …
-
Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan iwadl perkara khulu’ di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi kasus no.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)
… dari istri, inilah yang dimaksud dengan perkara khulu. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang prosedur pembuktian khulu’ dalam perkara cerai gugat dan menggali dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui prosedur serta dasar pertimbangan yang dipakai oleh …
-
Pandangan hakim terhadap status hukum perkawinan janda cerai talak di luar sidang Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Pasuruan
… committed while the wife is a woman who has been divorced by her first husband but not through court proceedings then the law of is still dualism. However according to 39 of Law no. 1/1974 on Marriage and article 65 of Law no. 9/1989 on Religious Courts divorce can only be pronounced in front of …
-
Asas forum domisili dalam perkara perceraian: Relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU no. 7 tahun 1989
INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman …
Page 1 of 2