Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 20 of 30 for “"18012801 Pernikahan (Secara Umum)"”.
-
Studi komparatif kandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di Kota Pasuruan
INDONESIA : Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya suatu keluarga, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama danNegara, untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan tujuan agar dapat menciptakan keturunan sebagai generasi penerus yang taat pada agama dan …
-
Model perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Studi di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang
… syarat, rukun, serta dalil perkawinan pada umumnya. Kedua, larangan perkawinan jamaah LDII dengan non LDII adalah bukan sebuah aturan yang tertulis di dalam LDII akan tetapi hal itu merupakan tanda ketaatan meraka terhadap kelompoknya dan juga untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah, kemudian Nikah …
-
Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung
… pihak KUA tentang janda hamilyang akan melakukan pernikahan dengan alasan bahwa masih dalam masa iddah hamil.Akibatnya ialah, calon pengantin mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabut surat penolakan KUA dan memberikan perintah kepada KUA untuk menikahkannya. Setelah dilakukan …
-
Studi komparasi antara keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang menikahi wanita hamil di luar nikah
INDONESIA: Pengaruh kemajuan tekhnologi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat adalah semakin berkembangnya pola pikir masyarakat dewasa ini. Tidak hanya hal positif saja yang kita ketahui, namun ada sisi negatif yang terdapat dalam kemajuan tekhnologi. Namun, dampak negatif yang terlihat …
-
Malaysian Muslim Society responses about human immunodeficiency virus test as a requirement of marriage registration in the human rights perspective: Study of Hulu Langat Selangor Darul Ehsan Society
… Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak disebutkan secara ekplisit dalam al-Qur’an, al- Hadis or ulama fiqih. Namun pada saat ini, tes HIV diwajibkan oleh Jabatan Agama di Malaysia terhadap setiap pasangan yang akan menikah. Mereka tidak bisa register untuk menikah jika tidak mempunyai sertificat …
-
Batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dosen Psikologi UIN Malang
… merupakan sebuah aturan khusus yang mengatur pernikahan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang menjelaskan mengenai batas minimal usia kawin. Batas usia ini merupakan unifikasi dari beberapa literatur fikih. Adanya perumusan batas usia ini bertujuan untuk …
-
Comparative study on marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah al-Mursalah: The act No. 1 year 1974 on marriage Indonesia and Islamic family law enactment No. 17 year of Johor State 2003
… bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada …
-
Perjodohan wali terhadap anak di bawah umur dalam upaya kawin paksa: Studi tingkat perceraian di Desa Gamping Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
… karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir laki-laki dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa. Dalam mayarakat Indonesia, khususnya di pelosok …
-
Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
… approach. Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda …
-
Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan
INDONESIA: Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. Jadi makna dari ultra petitum …
-
Putusan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) terhadap permohonan pembatalan perkawinan kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Studi atas putusan nomor 3666/Pdt.G/ 2009/PA.Kab.Mlg
INDONESIA: Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan perkawinan yang sah menurut Negara. Namun masih ada sebagian masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dimana …
-
Sistem kekeluargaan dalam Islam: Interpretasi surat an-Nisa’ ayat 22 dan 23
… dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Dalam masyarakat sendiri terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan yang dianut dan dijalankan. Misalnya sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari …
-
Tinjuan hukum Islam terhadap perkawinan penyandang cacat mental
… sempurna akalnya seperti manusia normal pada umumnya. Kelemahan akal atau cara berpikirnya yang lamban menjadikan kendala untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Walaupun demikian mereka juga punya hak dan punya hasrat sebagaimana lainnya untuk menyalurkannya dalam bingkai perkawinan. …
-
Praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya: Studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan
… dan tidak ada paksaan. Perkawinan yang dilakukan secara paksa dalam Islam terjadi perbedaan pendapat, dan mayoritas ulama’ sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah tidak tidak dibenarkan. Sedangkan menurut UU No 1/1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan boleh dilakukan atas dasar …
-
Pemaksaan nikah bagi seorang laki-laki di Desa Bujur Timur, Kec. Batu Marmar, Kab. Pamekasan
… hukum islam, karena dalam hokum islam dalam pernikahan itu mengutamakan atas dasar suka rela. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi pemaksaan serta bagaimana proses terjadinya pemaksaan dan pandangan hukum Islam tentang pemaksaan nikah tersebut. Sehingga …
-
Tinjauan hukum Islam dan psikologi terhadap batas usia minimal perkawinan
… Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Hadist Nabi, sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan …
-
Penerapan metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara dispensasi nikah
… deskriptif- kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Blitar pada perkara dispensasi nikah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah oleh hakim …
-
Nikah toriqoh: Studi di Desa Ketawang Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep
INDONESIA: Pernikahan merupakan Sunnatulllah yang umum berlaku pada makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah cara yang dipilih oleh Allah S.W.T sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Terdapat banyak model pernikahan yang dianut oleh masyarakat. …
-
Penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode sadd al-dzari'ah: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
… langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu modin, pihak KUA, pihak yang mengalami penundaan perkawinan bagi wanita hamil, serta bidan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang …
-
Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya
… karenanya di butuhkan tidak hanya kematangan secara fisik tetapi juga kematangan secara psikis. Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan maslahah. Tetapi dalam aspek lain tentunya tidak boleh mengabaikan hak-hak warga negaranya, seperti …
Page 1 of 2