Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 20 of 28 for “"18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"”.
-
Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam
… Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam …
-
Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk Swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang
… dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini di peroleh dua temuan. Pertama, mekanisme transaksi dalam produk swagriya di BTN Syariah Cabang Malang …
-
Pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap sengketa ekonomi syariah
… untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (up to date) hukum positif, baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (legal isue), kasus-kasus hukum (legal case), perkembangan terbaru doktrin hukum (legal doktrin) dan berbagai bentuk regulasi baru yang terbit, baik yang berbentuk …
-
Undian berhadiah perspektif hukum Islam: Studi mashlahah program tabungan (muamalat berbagi rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang
… upaya yang dilakukan oleh para bankir syari’ah, mulai dari peningkatan kualitas manajemen, dasar hukum pengelolaan yang kuat serta pemasaran yang efektif sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan beberapa produk yang ditawarkan. Salah satu upaya untuk mengembangkan perbankan …
-
Perlindungan tenaga kerja alih daya (outsourcing) perspektif Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam
… of labor protection in accordance with Law No. 13 Year 2003 on Employment and Islamic law, and what the similarities and differences in the protection of both. Type of research is normative research. Legal materials in the form of primary legal materials of Law Number 13 Year 2003 …
-
Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat Bawean: Studi fiqh muamalah
… perkembangan ekonomi pada masa sekarang banyak mucul berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat karena zaman semakin maju. Jenis perdagangan yang sering terjadi pada saat ini adalah penimbunan barang yang mana penimbunan barang ini dapat mengakibatkan kenaikan harga barang …
-
Penggunaan syariah card di kalangan santriwati hurun inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI no 54 DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card
… kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya telah mendorong Bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit berbasis islami (Islamic credit card). Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit yaitu …
-
Bisnis multi level marketing (MLM) K-LINK menurut hukum Islam
INDONESIA: Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, MLM kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus-kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok …
-
Kedudukan hukum klausul basmallah dalam menentukan keabsahan kontrak syariah
… syariah, dicantumkan lafadz basmalah dipermulaan kontraknya, inilah yang dimaksudkan sebagai klausul basmalah . Klausul ini tidak dicantumkan dalam suatu kontrak melainkan hanya dalam kontrak syariah, pencantuman ini sekaligus sebagai pembeda antara kontrak syariah dengan kontrak lainnya. …
-
Pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan berdasarkan UU no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
… jasa keuangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian …
-
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
… di pasar dunia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah. Penelitian ini …
-
Kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Perspektif Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hukum Islam
… hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara mengatur proses penyelesaian perselisihan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004. Dalam UU PPHI terdapat 4 (empat) …
-
Pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah
… mencemari lingkungan hidup. PTPN XII Kebun- Mumbul sebagai Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain hukum positif, hukum Islam juga mewajibkan untuk tidak merusak bumi dengan mencemari lingkungan. …
-
The effectiveness of BPOM’S supervision in Central Jakarta on the halal-labelled food products
INDONESIA: Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, Negara harus memberikan perhatian terhadap jaminan akan kehalalan suatu produk makanan. Khusus untuk produk makanan, pemerintah membentuk suatu …
-
Peran pialang pada transaksi perdagangan berjangka komoditi perspektif hukum Islam: Studi di PT. Victory International Future Matos)
… dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan ini dilakukan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). …
-
Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam
… pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau …
-
Perlindungan konsumen bagi pengguna game online: Studi komparatif antara hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
… ini tidak hanya dilakukan secara langsung bertemunya antara penjual dan pembeli, hal ini tentunya sangat mempengaruhi untuk tetap terpeliharanya hak-hak serta kewajiban antara satu sama lain (penjual dan pembeli). Game Online misanya, sistem pasar yang dipadukan dalam sebuah permainan yang …
-
Pay per click (PPC) tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
… dengan berbagai ide-ide yang membuat penggunanya mudah. Salah satunya mengenai bisnis kerjasama periklanan secara online atau dikenal dengan Affiliate Advertising. Dan salah satu mekanisme pendapatan penghasilan melalui bisnis kerjasama periklanan online ini adalah Pay Per Click (PPC). PPC layak …
-
Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang
… atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia mulai berkembang pesat dua tahun ini di Indonesia. Kegiatan tolong menolong yang dibarengi dengan pemberian bonus 30% tiap bulan untuk orang yang bersedia menolong tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang kejelasan penambahan 30% yang …
-
Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam.
INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review …
Page 1 of 2