Global ETD Search
Search theses and dissertations gathered from participating repositories worldwide. Every result links back to the library that holds it. No account is needed.
Results
Showing 1 to 20 of 28 for “"18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"”.
-
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
… di pasar dunia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah. Penelitian ini …
-
Kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Perspektif Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hukum Islam
… hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara mengatur proses penyelesaian perselisihan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004. Dalam UU PPHI terdapat 4 (empat) …
-
Pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah
… mencemari lingkungan hidup. PTPN XII Kebun- Mumbul sebagai Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain hukum positif, hukum Islam juga mewajibkan untuk tidak merusak bumi dengan mencemari lingkungan. …
-
The effectiveness of BPOM’S supervision in Central Jakarta on the halal-labelled food products
INDONESIA: Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, Negara harus memberikan perhatian terhadap jaminan akan kehalalan suatu produk makanan. Khusus untuk produk makanan, pemerintah membentuk suatu …
-
Peran pialang pada transaksi perdagangan berjangka komoditi perspektif hukum Islam: Studi di PT. Victory International Future Matos)
… dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan ini dilakukan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). …
-
Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam
… pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau …
-
Perlindungan konsumen bagi pengguna game online: Studi komparatif antara hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
… ini tidak hanya dilakukan secara langsung bertemunya antara penjual dan pembeli, hal ini tentunya sangat mempengaruhi untuk tetap terpeliharanya hak-hak serta kewajiban antara satu sama lain (penjual dan pembeli). Game Online misanya, sistem pasar yang dipadukan dalam sebuah permainan yang …
-
Pay per click (PPC) tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
… dengan berbagai ide-ide yang membuat penggunanya mudah. Salah satunya mengenai bisnis kerjasama periklanan secara online atau dikenal dengan Affiliate Advertising. Dan salah satu mekanisme pendapatan penghasilan melalui bisnis kerjasama periklanan online ini adalah Pay Per Click (PPC). PPC layak …
-
Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang
… atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia mulai berkembang pesat dua tahun ini di Indonesia. Kegiatan tolong menolong yang dibarengi dengan pemberian bonus 30% tiap bulan untuk orang yang bersedia menolong tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang kejelasan penambahan 30% yang …
-
Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam.
INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review …
-
Perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak memiliki badan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam: Studi kasus di Koperasi al-Ikhlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan
… dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan.Pertama,bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas …
-
Pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang: Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori maslahah
… dan masalah nasional yang pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, …
-
Politik hukum dual banking system di Indonesia: Kajian terhadap perubahan bank konvensional menuju dual banking system
… pancasila dan perundang-undangan. ENGLISH: Law Politics of Dual Banking System as a step in determining the law to be used both in the law that have been enacted (Ius Constitutum) and that will apply (Ius constituendum) with regard to conventional and Islamic banking. The policy taken by the …
-
Sanksi hukum terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif konsep ta'zir dalam Islam
… luas, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Namun, terkadang bisnis tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan pelayanan terbaik bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang seharusnya bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak pengusaha jasa. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya pengusaha jasa bus patas …
-
Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal: Studi terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
… kenyaman dalam mengonsumsi makanan bagi konsumen muslim, terhadap Label Halal pada produk makanan. Begitu banyak label halal yang beredar, namun masih mengandung bahan berbahaya. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan bagi konsumen muslim yang mayoritas …
-
Praktek pembiayaan hunian syariah antara akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqishah di Bank Muamalat cabang Malang
… Pembiayaan Hunian Syariah (PHS), hanya Bank Muamalat yang memiliki dua akad yang berbeda, yaitu akad Murâbahah dan akad Musyârakah Mutanâqishah. Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah (a) Perbandingan PHS antara akad Murâbahah dan akad Musyârakah Mutanâqishah di Bank Muamalat …
-
Ibn Khaldûn’s perspective about equilibrium of price in Muqaddimah book
… the proof of the real contribution of classical Islamic economic thinkers which have the contribution to the development in this era, because of there are little Muslim who want to learn about it. This research has two statement of problems, they are Ibn Khaldûn’s perspective about the …
-
Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam
… Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam …
-
Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk Swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang
… dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini di peroleh dua temuan. Pertama, mekanisme transaksi dalam produk swagriya di BTN Syariah Cabang Malang …
-
Pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap sengketa ekonomi syariah
… untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (up to date) hukum positif, baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (legal isue), kasus-kasus hukum (legal case), perkembangan terbaru doktrin hukum (legal doktrin) dan berbagai bentuk regulasi baru yang terbit, baik yang berbentuk …
Page 1 of 2